Menertibkan Kinerja Pemkab PPU Minta Pendampingan KPK
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]
lensabalikpapan.com/- PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Abdul Gafur Mas’ud menyatakan belum terlalu puas dengan prestasi daerahnya meski berada pada posisi perigkat dua tarbaik di Kaltim dalam hal penanganan Korupsi, hal itu disampaikannya pada moment Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2020 berlangsung di Aula lantai 1 Kantor Bupati, Selasa (12/5).
Acara yang digelar melalui Video Conference yang tersambung dengan KPK pusat, dan seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim, di hadiri Bupati PPU H Abdul Gafur Mas’ud, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU H Tohar, Inspektur Inspektorat H Haera Yusni dan sejumlah pejabat OPD lainnya, tersambung dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi di Samarinda.
“Berbicara soal asset daerah, kami perlu pendampingan dari KPK, apalagi Kabupten PPU ini mendapat berkah dari Tuhan dengan mendapat penetapan dari Presiden RI Joko Widodo tentang penempatan Ibukota Baru Negara yang rencananya akan dipindahkan di sebagian besar wilayah Kabaupten PPU ini,” ungkapnya.
Maka dari itu lanjut Gafur, pihaknya selaku bupati berpikir keras bahwa asset-asset daerah di Kabupaten PPU ini tentu harus terdata denga baik, harus tak ada satupun yang luput dari pendataan, terlebih lagi tegas dia Kabupaten PPU ini mengusung motto Maju, Moderen dan Religious, berkaitan dengan itu KPK sudah menjelaskan bahwa seluruh bentuk legalitas harus dibungkus dengan perizinan dan perizinan on line juga harus up date, harus sesuai dengan, motto di Kabupaten PPU ini.
“Kita tahu sekarang ini adalah era keterbukaan, begitu pula terhadap kritik dan tanggapan masyarakat yang betul-batul langsung ter up date, saat ini kami sedang ada pembenahan di lingkungan kepegawaian kami, saya selaku bupati selalu memonitoring pekerajaan pegawai kami, kerena kadang-kadang lantaran kesibukan kami di masing-masng OPD dan instansi terkesan sering lambat kami melaporkan seluruh data-data tentang asset ini,” jelasnya.
Dengan demikian berakibat pula pada kegiatan kepala daerah yang menjadi sedikit lambat, dikatakannya kendati demikian, alhamdulillah beberapa kegitan juga bisa memuaskan di Kalimantan Timur, tentunya ini adalah berkat kerjasama yang baik dari seluruh pegawai dari atas hingga jenjang paling bawah dari Sekda, Asisten, Inspektorat dan OPD-OPD lainnya.
Tentunya ujar adik Wakil Walikota Balikpapan ini dalam menjalankan tugasnya ia meminta selalu ada pendampingan dari KPK, Karena menurutnya sebagai manusia hanya bisa berikhtiar namun dalam perjalanan bisa saja terdapat lupa dan khilaf, masalah kecikl kadang bisa menimbulkan masalah besar, padahal kata dia pihaknya sudah betul-betul serius menjalankan tugas.
“Terkadang kami bisa lalai, maka dengan adanya monitoring dan pendampingan dari KPK alhamdulillh saya melihat di pemerintahan juga sudah mulai terdata rapi, pekerjaannya juga sudah mulai mengikuti aturan, karena mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa aturan di Indonesia inikan banyak sekali, oleh karenanya harus ada yang mengingatkan kami, karena disela-sela kegiatan kami di pemerintahan ini tidak terlepas dari pantauan masyarakat apalagi masyarakat sekarang ini cukup kritis, maka dari itu kami sering mendapat kritikan dari mereka, untuk ini kami perlu mendapat pendampingan-pendampingan dari KPK,” ungkapnya.
(Team)
Editor : lensabalikpapan
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
