Pentingnya Transparan Data Bantuan Pihak Ketiga Pemkot Balikpapan.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Selasa (12/5/2020), Pro dan kontra pembagian bantuan sosial dari Pemkot Balikpapan untuk warga masyarakat terdampak virus covid-19.

Saat ini pendistribusian paket sembako Pemkot Balikpapan sebanyak 70.000 KK untuk warga terdampak virus covid-19 telah didistribusikan.

Tetapi yang menjadikan persoalaan saat ini banyaknya bantuan pihak ketiga  baik itu bantuan dari Presiden, Perusahan ataupun dari Organisasi yang ada di Balikpapan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Wakil ketua DPRD Kota Balikpapan Sabarudin Panrecalle menanggapi permasalahan terkait bantuan pihak ketiga diperuntukkan untuk siapa.

“Seyogyanya memang perlu  dipertanyakan bantuan pihak ketiga itu peruntukannya untuk  siapa, karena tiga pola bantuan yang sudah didata telah di cover dan sudah jelas penerimanya”, paparnya.

Menurutnya pertanyaan kita saat ini  pihak ketiga siapa saja yang mendapatkan bantuan ini. Dan terakhir Bantuan presiden sebanyak 5000 paket sembako dialokasi untuk siapa.

“Seharusnya  kita bisa monitoring juga sampaikan kepada kita dan  masyarakat terutama melalui kecamatan kelurahan dan RT bahwa yang sudah mendapatkan bansos untuk kita sepakati,  bahwa selama yang telah diberikan paket sembako tidak berhak menerima lagi”, ungkapnya.

Seperti yang kita ketahui saat ini Pemkot Balikapapan belum ada kordinasi dengan DPRD Balikpapan terkait siapa saja penerima bantuan Pihak ketiga ini.

Sabaruddin menjelaskan DPRD sampai saat ini belum dapat informasi penerima bantuan sosial ini. Idealnya seharusnya pemerintahan kota ini terbuka kepada dewan untuk permasalahan ini.Karena tugasnya dewan mengawasi siapa saja pihak ketiga yang diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Seharusnya pemerintah kota punya listing untuk penyaluran distribusi bantuan sosial pihak ketiga, dan harusnya ada transparan datanya”, imbuh politisi gerindra ini.

Dirinya menambahkan seharusnya info berbanding lurus bantuan pihak ketiga itu diberikan untuk siapa, masyarakat perlu transparan data, siapa saja penerima bantuan itu, pungkasnya.
(Agustina)

Editor : symslarfn

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]