Sabarudin: apabila dananya tersedia, tak menjadi masalah jika semua iuran BPJS digratiskan.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- 1 Januari 2020 Nanti BPJS ,akan menaikan Iurannya,Ini menjadi Polemik Dikalangan Masyarakat .
Termasuk, DPRD kota Balikpapan yang menimbang adanya permintaan masyarakat terkait bantuan pembayaran BPJS.

Sabaruddin Panrecalle wakil ketua DPRD Balikpapan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan pada masyarakat tentang hal ini.

“Bahwasanya yang masih memungkinkan untuk dibantu adalah mereka yang terdaftar di kelas 3 BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan kelas 3 dianggap pro terhadap rakyat ,Sementara kelas 1 dan 2 saya pikir tidak perlu dipikirkan. Karena memang orang-orang yang terdaftar dianggap mampu. kami juga perlu memikirkan anggaran yang mestinya dialokasikan kalau seandainya ada bantuan Jelasnya”

Ia mengatakan, secara lembaga, DPRD kota Balikpapan satu nafas dengan masyarakat Balikpapan.

“Sebenarnya apabila dananya tersedia, bahkan tak menjadi masalah jika semua digratiskan. Namun yang penting dilihat adalah pos anggaran yang terbatas,sehingga berikan dulu waktu untuk rekan-rekan mengkaji formatnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Karena sudah ada juga penganggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen, dan dana kesehatan 10 persen sehingga apabila ingin mengaktifkan iuran BPJS Kesehatan maka sangat membutuhkan kajian Ujarnya”

Kendati demikian DPR di Balikpapan mengaku satu pemahaman dengan pemerintah kota.

“Idealnya semua dikembalikan kepada pemerintah daerah. Karena dengan begitu otomatis disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.saya mengajak anggota DPRD dan pemerintah kota untuk segera merumuskan dalam waktu dekat Makanya itu untuk memutuskan ini tidak bisa tergesa-gesa, Tutupnya”

(Eci)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]