Gelar Sidang Paripurna Virtual Pandangan Fraksi Menyoroti Kinerja PDAM Hingga PPDB Online.
lensabalikpapan.com/- DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna virtual dengan agenda penyampaian pemandangan fraksi-fraksi atas nota penjelasan Walikota Balikpapan mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan, Rabu (1/7/2020).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Thohari Azis didampingi Sabaruddin, Subari, serta anggota DPRD Kota Balikpapan.
Enam juru bicara perwakilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyampaikan pandangan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
Fraksi Golkar di wakili Alwi Al Qodri, Fraksi PDIP include PKB diwakili Fadlianor, Fraksi Partai Gerindra diwakili Aminuddin, Fraksi PKS diwakili Amin Hidayat, Fraksi Partai Demokrat diwakili Sri Hana dan Fraksi Gabungan meliputi Partai Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo diwakili Capt Hatta Umar.
” Seluruh fraksi berikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) tujuh kali berturut-turut oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).” jelas Thohari Azis usai memimpin rapat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan ada 5 catatan penting yang harus disikapi oleh Pemkot Balikpapan.
” Salah satunya terkait silpa yang masih tinggi, dimana angkanya masih melebihi Rp 300 Miliar. Artinya penyerapan anggaran dari APBD terkait belum optimal. “Ini sangat disayangkan, harusnya bisa dinikmati rakyat,” jelasnya.
Beberapa fraksi pun menyoroti sulitnya masyarakat mendapat sambungan air bersih dari PDAM. Mereka meminta agar Walikota Balikpapan serius menyikapi manajemen PDAM.
” Jika setiap tahun seperti ini terus berati direktur PDAM harus dievaluasi. Ini tanggungjawab kepala daerah dan pengawas PDAM. Saya belum lihat kinerja yang bagus saat ini,” terangnya.
Ada lagi yang disoroti lembaga legislatif mengenai masalah penanggulangan banjir, titik banjir masih ditempat yang sama.Kinerja pemerintah kota dalam mengatasi banjir masih belum maksimal. “Sehingga ini menjadi perhatian serius eksekutif Balikpapan”, ungkapnya
Dan yang tidak kalah penting disoroti terkait penerimaan peserta didik baru ( PPDB ), karena setiap tahun masyarakat dibuat stress dengan masalah ini.” Hampir semua fraksi juga meminta Dinas pendidikan untuk menambah ruang kelas baru, karena jumlah pendaftaran terus meningkat dan tidak berbanding lurus”, paparnya.
Catatan kelima yakni penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang wajib disusun sebelum memulai kegiatan pembangunan. ” DED harus baik supaya saat pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,ucap Thohari Azis.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan yang telah memberikan pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
“Yang disampaikan pandangan fraksi, saya bersama OPD terkait akan melakukan evaluasi,” ujar Rizal
Penulis : Thina
Editor : lensabalikpapan
