Rapat Paripurna, Agenda jawaban pandangan fraksi fraksi atas APBD 2020

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari aziz, Sabaruddin panrecalle, Subari, di hadiri 40 anggota dewan,  dan Walikota Balikpapan  Rizal Efendi.

Kamis ( 14/11/19), Rapat Paripurna digelar dengan Agenda penyampaian jawaban pandangan fraksi fraksi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerrah (APBD).

Walikota Balikpapan  Rizal Effendi menjawab pandangan fraksi bahwa rencana pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 2.26 triliun, mengalami penurunan dibanding anggaran 2019 setelah perubahan sebesar 2.52 triliun, alami penurunan 266.96 miliar atau 10,56 persen.

Tanggapi fraksi golkar di dunia pendidikan.Pemerintah berupaya meningkatkan mutu kuantitas dan kualitas dunia pendidikan melalui sarana dan prasarana SD smpai SMP.

Terkait pandangan dari fraksi PDI Perjuangan include PKB, pemkot sependapat atas penyusanan RAPBD 2020 yang harus memperhatikan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan pertimbangkan luas wilayah dan kondisi kepadatan penyebaran penduduk disetiap kecamatan.

Rizal Efendi juga sependapat atas pandangan fraksi Gerindra terkait pengawalan secara intensif dan ketat terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sesuai seperti yang diinginkan.

Selain itu juga, Rizal menjelaskan penyertaan modal pemkot kepada PDAM  disampaikan fraksi PKS,  dalam rangka kegiatan hibah Air Minum APBN untuk penyambungan air bersih kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasca beroperasinya Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Oleh karena itu berdasarkan surat walikota Balikpapan nomor 5/1726/Bappedalitbang tanggal 14 Oktober 2019, pemkot mengajukan program minat hibah air minum tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyk 3000 sambungan rumah atau sekitar 9 miliar, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan air bersih di kota ini.

Rizal sependapat fraksi Demokrat, kenaikan upah BPJS harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan pada peserta JKN”.
(Tina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]