Rapat Banggar, Bahas Rasionalisasi Anggaran, Dan Pendataan Bantuan Warga Masyarakat Miskin.
lensabalikpapan.com/- Rapat Koordinasi dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota. Rakor membahas rasionalisasi Anggaran imbas wabah virus corona (Covid-19) di Balikpapan, Kamis (2/04/2020).
Ketua DPRD Balikpapan sekaligus ketua Banggar Abdulloh menjelaskan rapat koordinasi ini membahas konsep penanganan covid-19 di kota Balikpapan yang merebak di seluruh wilayah lintasan masyarakat sampai tingkat RT dan adanya rencana untuk rasionalisasi anggaran terkait dengan kemungkinan dana bagi hasil pusat yang tidak turun.
“Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pp 21 dan 11 yaitu terkait rencana pengurangan, pemangkasan PPN dan PPH secara otomatis berpengaruh kepada penghasilan nasional”, ungkap Ketua DPRD Abdulloh
Abdulloh mengatakan DPRD Kota Balikpapan menyikapi agar Pemerintah Kota Balikpapan melakukan karantina wilayah dengan skema parsial dengan tidak menyeluruh melainkan di titik wilayah tertentu, mulai tingkat kecamatan, kelurahan bahkan di lingkungan RT.
“Mengacu UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan akan dilakukan pembatasan sosial skala besar (PSSB ) dan ini sebenarnya sesuai himbauan dan edaran pemerintah kota Seperti penutupan kegiatan hiburan, cafe dan rumah makan, menghindari kerumunan hingga penutupan ruas jalan yang sekarang seluruhnya 15 titik,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdullah didampingi anggota DPRD kota Balikpapan Taufik Qulrahman.
Penyikapan penanganan Covid-19 terus disikapi dan berjalan bukan hanya penutupan jalan melainkan melakukan perhitungan karantina wilayah parsial. Kami lagi menghitung kemungkinan terburuk apabila dilakukan karantina wilayah parsial sambungnya kemudian.
” Adanya konsekuensi penting jyang perlu disikapi yaitu bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap”, ucapnya.
Menurutnya telah didiskusikan kisaran anggaran yang diberikan sekitar Rp 250 ribu per KK, dan perhitungan data masyarakat miskin masih belum valid dan untuk sementara masih dilakukan pendataan.
” Yang dipertanyakan apakah pemerintah kota mampu melakukan pembiayaan untuk masyarakat miskin,” jelasnya.
Abdulloh akan mendorong Pemkot Balikpapan melakukan pendataan secara akurat warga warga yang dianggap layak menerima dan Ia akan memberi tenggang waktu hingga pekan depan untuk kemudian ditindaklanjuti.
Abdulloh juga memaparkan bahwa semua Ini tidak mudah, adanya kelompok UMKM, masyarakat penghasilan tidak tetap tergolong siapa saja dan rencana pemberian bantuan sosial akan dilakukan selama empat bulan berturut-turut, yanga akan di mulai April hingga Juli.
“Kami menghitung frekuensi selama empat bulan tapi mudah-mudahan Mei atau Juni wabah virus Corona sudah reda,” ujarnya penuh harap.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh selaku Ketua Badan Banggar mengatakan, pihaknya telah meminta kepada OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan agar segera melakukan rasionalisasi anggaran sekaligus melakukan penundan proyek untuk sementara waktu.
“Rasionalisasi anggaran ini juga dilakukan secara parsial. Jadi tidak harus setiap OPD anggaran dipotong 50 persen. Kalau dianggap tidak penting proyeknya sebaiknya dilakukan penundaan saja,” katanya.
Abdulloh mengemukakan belanja langsung APBD 2020 kurang lebih Rp 900 miliar, termasuk di dalamnya beberapa pembangunan proyek tahun 2020.
“Untuk mengetahui angka pastinya setelah dilakukan rasionalisasi dan masih menunggu laporan OPD senin depan,”pungkasnya.
(Thina)
Editor : lensabalikpapan
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
5