Sabaruddin Ajak UMKM Berbenah Untuk Menuju Pembangunan IKN
Lensa-balikpapan-/ Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru Nusantara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur,Dan Khususnya juga Kota Balikpapan kini sebagai kota penyangka IKN tentunya sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM (usaha mikro kecil menengah) .
Pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan SDM (sumber daya manusia) pelaku UMKM agar dapat bersaing secara kualitas produk maupun layanan.
Hal itu sangat di pahami oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Balikpapan dalam mengembangkan SDM yakni menjalankan UMKM di Lingkungan masyarakat dengan melakukan pelatihan dan memfasilitasi dan memberi arahan kepada pelaku UMKM melalui desiminasi dengan tema “Kesiapan Pengembangan Ekonomi Kota Balikpapan Menuju Beranda Calon Ibu Kota Negara (IKN)”
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabbaruddin Panrecalle mengatakan Kota Balikpapan harus persiapkan diri dari sekarang untuk menjadi kota penyangga IKN di Kalimantan Timur ,terutama para UMKM di Balikpapan sendiri harus ditargetkan agar bisa meningkatkan prekonomian kota .
Dikatakan , ada kurang lebih 70-90 ribu UMKM yang ikut andil pada IKN , hal itu di harapkan bisa memanfaatkan dan menggerakan perekonomian supaya menjadi lebih baik lagi di Balikpapan .
“Jika sebanyak puluhan ribu UMKM di Kota Balikpapan dapat memanfaatkan secara baik, maka perekonomian Kota Balikpapan juga akan semakin baik,”Ucap Sabaruddin panrecalle Wakil Ketua DPRD Balikpapan saat bertemu media
Tentunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan akan meningkat, dan tidak terlepas dari para pelaku UMKM itu saja , tetapi Selain UMKM, industri perhotelan, transportasi privat dan lain sebagainya pun juga sudah semakin berkembang .
“Karenanya,kita meminta kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Balikpapan, bergegas untuk berbenah diri. Ambil momen ini untuk kesejahteraan kita bersama-sama,” tuturnya
Kita sebagai DPRD terbuka untuk seluruh elemen masyarakat untuk dapat merumuskan regulasi-regulasi yang mengkhususkan aturan-aturan tertentu berkaitan hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. ##
