“IKN, Putra Daerah Harga Mati Penulis : Subur Priono (Staf Humas Setkab PPU)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan secara resmi sebagai calon Ibukota Negara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Berbagai kesibukan dan aktifitas seputar IKN pun mulai nampak jelas terlihat.

Dalam sepekan terakhir ini saja, jajaran Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah beberapa kali menggelar pertemuan bersama masyarakat dan peninjauan lapangan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU yang merupakan titik utama IKN nantinya.

Secara umum masyarakatpun mulai berspekulasi tentang IKN, salah satunya tentang bagaimana nasip mereka ketika IKN telah berada di Kabupaten tercinta ini nantinya.

Setidaknya ini seperti terungkap dalam pertemuan yang digelar oleh jajaran Kementerian Bappenas bersama masyarakat Kabupaten PPU di Kecamatan Sepaku belum lama ini.

Dari pertemuan yang dihadiri oleh sebagian besar penduduk asli daerah Kecamatan Sepaku itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat atau dapat dikatakan putra daerah tidak ingin jika hanya menjadi penonton atau bahkan tersisi ketika IKN telah terbangun di wilayah mereka.

Dengan kata lain putra daerah adalah harga mati yang wajib diprioritaskan.
Apa harapan mereka dalam jangka pendeknya untuk menyongsong sebuah IKN di tanah lahir sendiri ini. Sementara dalam penyampaian Bappenas bahwa sebuah IKN dipastikan akan membutuhkan tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai skill yang dimiliki.

Dengan kondisi ini sejumlah pendapat masyarakatpun menyebut pastilah putra daerah akan tersisi paling banter jika dilibatkan hanya memegang peran dengan komposisi terbawah dalam sebuah manajement yang ada nantinya.
Dari data yang ada, masyarakat kecamatan Sepaku sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Namun secara yuridis mereka adalah tuan rumah atau putra daerah yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lokasi calon IKN. Tentunya banyak aspek-aspek sosial budaya, aspek ekonomi, adat istiadat dan sebagainya disana yang perlu dipertahankan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.

Berbagai spekulasi lain juga secara langsung bermnculan dilingkungan masyarakat Kabupaten PPU terkait rencana penetapan calon IKN ini. Salah satunya terungkap bahwa harusnya masyarakat PPU mulai saat ini telah mempersiapkan diri dalam menghadapi perpindahan IKN di Kecamatan Sepaku. Pasalnya lapangan kerja dipastikan akan semakin banyak terbuka.

Namun persaingan juga akan semakin ketat. Untuk itu masyarakat harus bisa segera mungkin menyesuaikan diri dan meningkatkan kemampuan mereka masing-masing.
Sementara berdasarkan informasi yang ada, Pemerintah Pusat telah menargetkan tahun 2024 Presiden telah berkantor di Ibukota Negara baru.

Transmigrasi ke IKN baru tentu akan meningkat secara signifikan. Dari data sementara tercatat ada Pegawai Kementerian dan Lembaga Negara yang diperkirakan pindah ke IKN baru di Kabupaten PPU jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa. Kemudian penduduk non ASN pun diperkirakan dalam jumlah besar ikut pindah ke PPU.

Lantas kemana masyarakat kita di tanah kelahiran ini jika tidak memiliki dan dibekali skill yang mumpuni.
Sebelum ini terjadi lebih jauh tentunya mereka banyak berharap kepada pemerintah, pertama jangka pendeknya sebisa mungkin Pemerintah Pusat harus merespons keinginan masyarakat daerah seperti yang telah terungkap dalam beberapa kali pertemuan langsung sepekan terakhir ini bersama jajaran Bappenas.

Memang dalam kondisi saat ini jika dituntut untuk memulai pendidikan rasanya kurang mencukupi waktu yang tersedia, apalagi bagi mereka yang kini telah berusia dewasa.
Namun masih ada waktu, dalam jangka pendeknya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan sejak saat ini wajib mulai memperhitungkan dan mempersiapkan pembekalan-pembekalan kepada putra daerah di kabupaten PPU.

Tentunya berbagai pembekalan skill masyarakat yang digagas melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah ini, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat PPU dapat terwujud.
(HUMAS6)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]