DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ingin Belajar Informasi Perda Kota Balikpapan

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Rombongan DPRD kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) Kalimantan Selatan, mengunjungi DPRD kota Balikpapan. Senin (16/12/19).

Kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh wakil ketua DPRD kota Balikpapan Subari dari Komisi II dan anggota dewan Parlindungan, Mieke Henny.

Rombongan kerja DPRD Kabupaten Amuntai dipimpin Ketua DPRD kabupaten Amuntai Mawardi Sh,Mm beserta 28 anggota dewan.

” Kunjungan kerja di Balikpapan, ingin perbanyak informasi yang berkenaan dengan perda yang telah diberlakukan di kota balikpapan”, ujar mawardi.

Terutama di hulu sungai utara, pembahasan mengenai raperda tentang sarang walet, retribusi pajak dll, tapi  perda yang dijalankan tidak efektif, karena masyarakat mengeluhkan besaran pajak yang dibebankan kepada mereka bekisar 10%.

Informasi perda di kota Balikpapan tentang perda burung walet sudah ditiadakan. Selain itu perda tentang restribusi parkir di Balikpapan, perlu di pelajari pengelolaan parkir yang sebaiknya seperti apa, dan berasal dari mana saja, ungkap ketua dprd amuntai ini.

Menyinggung tentang penyertaan modal di hulu sungai utara berupa aset dan barang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama pdam bisa menambah pendapatan asli daerah, tutup Mawardi.

Di sisi lain Ketua komisi II DPRD kota Balikpapan menjelaskan kunjungan kerja DPRD kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan restribusi perpajakan dan perda yang mengatur tentang burung walet.

Kunjungan rombongan ini ingin study banding dengan adanya perda yang ada di kota Balikpapan, dan dijadikan refrensi untuk daerahnya, tutup Subari.
(Thina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]