“Kolaborasi dan Sinergi Mendukung Peningkatan Produksi Migas”
lensa-balikpapan.com/- Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencanangkan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, sebagai tanda kebangkitan industri hulu migas Indonesia. Jika target dapat tercapai, maka akan menjadi puncak produksi baru bagi Indoesia karena produksi saat itu akan setara 3,2 juta barel per hari.
Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan perubahan mindset dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman dengan melakukan upaya-upaya “Not Business As Usual”. Target produksi yang diinisiasi SKK Migas ini perlu mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
Semua pihak terkait, harus menyadari pencapaian target tersebut dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satunya dapat menekan defisit perdagangan migas.
Apa lagi saat ini, besarnya impor minyak mentah disebut menjadi beban dalam neraca dagang dan turut memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sadar betul industri hulu migas memegang peranan strategis untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai lokomotif pergerakan perekonomian.
“Industri migas setiap tahun berinvestasi sebesar US$ 10 milliar dengan faktor multiplier effect yang bisa mencapai 1,6 kali dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sebagai sumber energi dan bahan baku, industri migas memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan industri di Indonesia,” kata Airlangga beberapa waktu lalu.
Dukunganpun diberikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, diungkapkanya untuk mendukung peningkatan produksi migas, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan, antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan data tarik investasi migas serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.
Menurut Arifin, Kementerian ESDM juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam investasi usaha hulu migas dengan penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal.
“Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor,” ujarnya sembari menjelaskan meskipun secara persentase bauran energi migas di masa depan diperkirakan menurun, secara nominal justru akan meningkat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat industri hulu migas ke depan akan tetap memainkan peran strategis meskipun pemerintah giat mengembangkan energi terbarukan. Dia mengatakan Indonesia masih terus mengalami penurunan produksi minyak dan gas, sementara di saat yang sama, permintaan dan kebutuhan energi terus meningkat. Permintaan akan meningkat ketika ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi.
“Kami bertujuan untuk mencapai ekonomi negara berpenghasilan tinggi. Artinya, kebutuhan energi akan terus meningkat. Itulah mengapa memiliki produksi minyak dan gas serta sumber energi lainnya menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus menyampaikan target 1 Juta BOPD 2030 sangat penting diwujudkan karena tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian nasional, tetapi juga dapat mewujudkan ketahanan energi. Dengan adanya data 128 cekungan dan yang belum digarap sama sekali ada 74 cekungan, sementara yang sudah digarap, baru 54 dan itupun baru 20 cekungan yang berproduksi, menjadi sebuah harapan bahwa industri migas bukanlah sunset industry melainkan sunrise industry.
Ditambahkan Taslim untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementrian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah
“Intinya adalah kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakholders terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas,” pungkas Taslim.
Selaku kepala SKK Migas Dwi Soetjipto terus mendorongan para Kontraktor KKS untuk kembali menggeliatkan kembali kegiatan eksplorasi dan produksi migas sangat penting. Dengan adanya dorongan ini menunjukkan adanya semangat yang sama untuk memastikan bahwa industri migas Indonesia bisa bertahan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan pandemi Covid-19.
Dwi ingin menegaskan hanya dengan kolaborasi serta sinergi, bersama seluruh kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, target peningkatan produksi migas bisa tercapai. Karenanya SKK Migas mengajak seluruh elemen untuk dapat berperan aktif dalam usaha peningkatan produksi migas nasional dengan melakukan perubahan paradigma demi industri hulu migas Indonesia yang semakin bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pada akhirnya, kebangkitan industri hulu migas ini akan kembali menggeliat dan mencetak sejarah baru karena semua pihak ikut berpartisipasi mewujudkan visi bersama, yakni target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030”harap Dwi. (Syamsul)
Editor : lensa-balikpapan.com
