Tolak RUU HIP, Sejumlah Ormas Unjuk rasa di Gedung DPRD Balikpapan
lensabalikpapan.com/- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berlangsung aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minggu (5/7/2020).
Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan menuntut agar RUU HIP dibatalkan.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos, Wakil Ketua Thohari Aziz, Wakil Ketua Sabaruddin Panrecalle SS, Wakil Ketua Subari dan sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut langsung kedatangan rombongan aksi di ruang Paripurna DPRD Balikpapan.
Ketua Anak NKRI Abdul Rahim mengemukakan beberapa pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Balikpapan mengenai penolakan RUU HIP.
“Mendesak pemerintah dan DPR-RI untuk menghapus RUU HIP dan mencoretnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” Ujar Abdul Rahim.
Rahim mengatakan pernyataan sikap tegas agar keinginan mereka disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan ke pemerintah pusat dan DPR-RI tanpa melalui Surat Elektronik (Email).
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, pihaknya menyambut baik aksi unjuk rasa yang digelar warga Balikpapan yang tergabung dalam ANAK KNRI dalam rangka menolak RUU HIP yang dilakukan DPR RI.
” Alhamdulillah masyarakat Balikpapan masih peduli dengan Indonesia Raya, dengan Pancasila, UUD 1945, tidak mau Pancasila itu dicabik-cabik, diolah dan sebagainya”, ungkapnya.
Menurutnya, bentuk dari pada tanggung jawab masyarakat Balikpapan khususnya, dan Kalimantan Timur umumnya, ANAK NKRI menyuarakan penolakan RUU HIP.
Seketika Abdulloh diminta untuk mengikuti langsung pernyataan sikap yang berisi tuntutan atas penolakan RUU HIP. Dan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan siap laksanakan tugas untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka.
Abdulloh juga menyampaikan saat menyerahkan langsung pernyataan tuntutan yang diberikan peserta aksi untuk didampingi maksimal dua orang perwakilan dari peserta aksi ke pemerintah pusat dan DPR-RI.
Kami siap mengantarkan langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI, dan kami minta dua orang perwakilan aksi turut serta bersama kami,” kata Abdulloh, politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar)
Penulis : Thina
Editor : lensabalikpapan
