Sidak komisi I DPRD, wacana penghapusan IMB (Ijin mendirikan Bangunan) untuk di kaji ulang.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan com/- Komisi I DPRD Kota Balikpapan melakukan sidak ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan di Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Rabu (13/11/19).

Adanya wacana pemerintah tentang penghapusan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (DPMP2T) Kota Balikpapan, diminta untuk dikaji lagi.

“Harusnya wacana itu dipertimbangkan lagi, karena menyangkut PAD Kota Balikpapan,” tegas Jhony Ng, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Jhony Ng dan anggota komisi I lainnya berkeliling di dampingi Kadis DPMP2T Elvin Junaidi, untuk mengecek proses pelayanan dan perizinan yang ada. Dari segi pelayanan yang ada, perlu dibenahi sedikit meski penerapan OSS sudah bagus tapi masih ada kendala sedikit.

Pelayanan Online Single Submission (OSS) yang dilakukan BPMP2T sebagian sudah berbasis online, namun kendala pelayanan tersebut saat ini masih ada sebagian yang belum pas,” ungkap Jhony Ng

Hal ini juga di sampaikan Kadis DPMP2T Elvin Junaidi, “penerapan OSS sudah sesuai dengan standart pemerintah, dan memang masih terkendala sedikit diantaranya jaringan internet yang lelet”.

Untuk wacana IMB yang akan dihapus pemerintah, mohon untuk dipertimbangkan dan di kaji ulang lagi karena termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak penggurangan pendapatan daerah.

“seharusnya wacana IMB jangan dihapus, IMB sangat penting untuk menambah PAD. Ijin ganguan aja di hapus karena persulit perijinan saja”, ungkap Jhony Ng.

Menurutnya Instansi pemerintah yang bagus harus di beri apresiasi agar lebih meningkatkan pelayanannya.

(Tina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]