Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan : Kenaikan tarif BPJS berimbas pada masyarakat menengah ke bawah

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Peraturan pemerintah tetap dijalankan, meskipun  dinamika polemik BPJS mengenai kebijakan atas kenaikan tarif BPJS, berimbas pada masyarakat menengah ke bawah

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, menjelaskan kita didaerah berharap ada penggelompokan kelas tertentu, ada masyarakat berpenghasilan tinggi,menengah dan rendah dan akan dicoba pelajari untuk diinventarisasi pendataannya untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah,” kata Taqwa disela-sela acara Rapat Kerja DPRD Kota Balikpapan di Ballrom Novotel Hotel Minggu (17/11/19)

Ada kelas tertentu yg perlu di backup dan di cover tergantung kemampuan keuangan daerah dan sinkron data yang ada, sesuai keinginan gerakan masyarakat untuk di gratiskan.

Data BPJS, DkK, Dinas Sosial dengan dinas terkait yang  belum sinkron, perlu di pelajari,  masyarakat seperti apa yang perlu di gratiskan, dibiayai , di backup, dan di cover untuk meringankan beban masyarakat, tergantung pada skala prioritas penyesuaian kemampuan  keuangan daerah.

” Mempelajari dulu seperti apa bentuk sinkronisasinya, sementara data yang ada sekarang di BPJS, di DKK dinas sosial belum sinkron, masyarakat  yang mana sebenarnya yang mau dibiayai, di backup.”ungkap Taqwa

Taqwa tidak sependapat , bahwa BPJS sebagai syarat mutlak pengurusan administrasi apapun. Dan jangan sampai kebijakan seperti itu jadi masalah baru.
(Thina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]