Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2019 Di Sahkan.
lensabalikpapan.com/– DPRD Balikpapan gelar Rapat Paripurna secara virtual bersama Pemerintah kota Balikpapan terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.
Rapat Paripuna virtual di gelar di ruang gabungan lantai II gedung DPRD Kota Balikpapan, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle didampingi Thohari Azis dan Subari.
Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi diawali oleh Fraksi Golkar yang dibacakan Suryani, Fraksi PDI-P include PKB dibacakan Yohanes Patiung, Fraksi Gerindra dibacakan Rahamtiah, Fraksi PKS dibacakan Sandy Ardian, Fraksi Demokrat dibacakan Asrori. Dan terakhir Partai gabungan dibacakan oleh Puryadi.
Puryadi sebagai perwakilan partai gabungan menyetujui raperda tersebut dengan berikan saran dan kritik kepada Pemerintah kota terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor sektor pendapatan, untuk penangulangan banjir dan antisipasi banjir dilokasi perumahan. “Begitu juga masalah pendidikan perlunya ketersedian SMA/SMK karena kurangnya daya tampung, untuk bidang kesehataan agar segera dibangun rumah sakit dieilayah balikpapan timur dan balikpapan barat”, ujar politisi partai nasdem ini.
Dari keenam fraksi tersebut menyampaikan persetujuan tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 untuk dijadikan perda.
Sementara Sabaruddin Panrecalle sebagai pimpinan rapat paripurna virtual ini mengatakan rapat ini terkait
pandangan akhir pertanggungjawaban Walikota kota Balikpapan. “Ada 6 fraksi semua menyatakan pendapatnya dan mendengar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2009 oleh Walikota”, ujarnya selesai rapat paripurna virtual ini, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh enam fraksi kepada Wali kota Balikpapan, dari enam fraksi ini yang paling tersorot terkait masalah pendidikan terutama penerimaan peserta didik baru (PPDB) online.
” Begitu juga dengan pengelolaan PDAM, adanya kesalahan input manajemen PDAM menjadi pehatian khusus fraksi fraksi”,paparnya.
Dirinya menambahkan ada catatan mengenai masalah banjir yang dari tahun ke tahun menjadi pokok bahasan, dan terkait PAD belum terserap dengan baik.
” Enam fraksi menyampaikan itu sebagai catatan kepada Walikota meskipun pertanggungjawaban itu diterima oleh semua fraksi”, katanya.
” Kami sampaikan kepada pemerintahan kota terutama pada Walikota Balikpapan dan jajarannya agar di masa akhir jabatan walikota seyogyanya misi-misinya terselesaikan dengan baik”, pungkasnya.
Ditempat terpisah Walikota Balikpapan Rizal Efenddi menyampaiakan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan atas kerjasama. Dan telah menyetujiu lapiran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019. Dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD kota Balikpapan dengan Walikota.
Penulis : Thina
Editor : lensabalikpapan
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
