FPPI Kota Balikpapan Desak Pembatalan Kenaikan PBB
lensa-balikpapan.com- Balikpapan- Forum Purnawiran Pejuang Indonesia (FPPI) Kota Balikpapan menyuarakan protes keras terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kota Balikpapan. Ketua DPC FPPI Kota Balikpapan, Cucuk Basuki, menegaskan bahwa kenaikan PBB harus segera dibatalkan demi kepentingan masyarakat.
“Tidak ada alasan untuk menaikkan PBB. Untuk itu, saya tegaskan segera dibatalkan demi kepentingan masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya.
Cucuk Basuki juga menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang mendapatkan dampaknya. “Seharusnya masyarakat tetap diakomodir dan diapresiasi segala keluhan dan kesulitannya. Bukan malah dihindari atau dijauhi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan bisa terbentuk karena masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat tidak dijauhi. “Dalam negara demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan bisa terbentuk karena masyarakat, jangan dijauhi,” ungkapnya. Dengan demikian, FPPI Kota Balikpapan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PBB dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Forum Purnawiran Pejuang Indonesia (FPPI) Kota Balikpapan menyuarakan protes keras terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kota Balikpapan. Ketua DPC FPPI Kota Balikpapan, Cucuk Basuki, menegaskan bahwa kenaikan PBB harus segera dibatalkan demi kepentingan masyarakat.
“Tidak ada alasan untuk menaikkan PBB. Untuk itu, saya tegaskan segera dibatalkan demi kepentingan masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya.
Cucuk Basuki juga menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang mendapatkan dampaknya. “Seharusnya masyarakat tetap diakomodir dan diapresiasi segala keluhan dan kesulitannya. Bukan malah dihindari atau dijauhi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan bisa terbentuk karena masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat tidak dijauhi. “Dalam negara demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan bisa terbentuk karena masyarakat, jangan dijauhi,” ungkapnya. Dengan demikian, FPPI Kota Balikpapan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PBB dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.(edi)
