Wakil Ketua DPRD Balikpapan,Sampaikan Kondisi Kota Balikpapan Sebagai Kota Penyangga IKN
Lensa-balikpapan.com / Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Budiono Mengahadiri Rapat Koordinasi dengan Mentri Dalam Negri Tito Karnavian dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor serta Sekda Provinsi Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,di Aula Pemerintah Balikpapan .
Budiono menyampaikan pada rapat tersebut bahwa Kota Balikpapan ini merupakan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang mempunyai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp 2,3 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) kurang lebih Rp760 miliar. Balikpapan (17/02/22)
“Kemampuan kami ketika menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) Kedepannya mempunyai sejumlah sekolah SMP ada 23 dan SD 135 , Rumah sakit kami tipe C juga berjumlah dua, Puskesmas juga lebih dari 20, Serta Air baku kami ada dua waduk yang saat ini yaitu Waduk Manggar dan Waduk Teritip,” Ucap Budiono pada saat rapat koordinasi tersebut .
Budiono juga mengatakan penunjang kebutuhan air bersih juga masih ada yang di tahap proses pembangunan, yakni pembangunan Waduk Aji Raden yang anggarannya terbatas, Begitu pula sekolah di Balikpapan yang jumlahnya juga masih terbatas,dikarenakan pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan,dengan rata-rata naik sekitar 30 ribu jiwa.
“Mohon petunjuk, mohon perhatian, bahwasanya Kota Balikpapan ini ketika di sana ada DPR atau legislatifnya di IKN, kami di kota Balikpapan juga ingin diberi kesempatan untuk menjadi anggota legislatif di sana,” Tegas budiono
Selanjutnya, Jika pertambahan penduduk terus meningkat maka dapat berimbas pada jual beli bahan pokok dan ditambah pada kondisi pasar rakyat yang cukup memprihatinkan,
“Mohon petunjuk,karena Kota Balikpapan ini tidak mempunyai sumber daya alam melainkan sebagai kota jasa saja ,jadi mohon kebutuhan lainnya bisa untuk disuport dengan daerah lain,” Ujarnya
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor juga menyampaikan ,bahwa kondisi Kaltim secara umum tetap masih kondusif setelah penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).
“Pada dasarnya semua daerah yang berada di sekitar IKN pasti nya juga mendukung penuh pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kaltim. Jika pun ada sedikit masalah, baik di nasional maupun lokal, semua itu pasti akan bisa diselesaikan secara baik-baik,”Ucap Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun negatakan bahwa IKN ini termasuk peluang bagi masyarakat Kaltim, juga Indonesia .
“Terkait seluas apa nanti kewenangan IKN , Kemendagri pun masih dalam proses perumusan tersebut, sehingga perlu juga mendengar banyak masukan dari berbagai daerah dan banyak pihak lainnya,” Ucap Mendagri Tito Karnavian (**)
