Setiap Pembahasan IKN PPU Wajib Dilibatkan “Rakor Perencanaan pemindahan IKN dan Perkenalan Tim Survei tehnis IKN”

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- PENAJAM, Sejumlah poin penting terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disampaikan oleh Kepala  Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nico Herlambang disela-sela Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan pemindahan IKN dan Perkenal Tim Survei tehnis IKN yang digelar oleh Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalan (Bappenas) di Hotel Green Tjokro Balikpapan, Rabu, (20/11) siang.

Pertemuan lanjutan ini dihadiri oleh perwakilan Kementeri PPN/ Bappenas yang merupakan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Vivi Yulaswati serta sejumlah perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari Jakarta.

Selain jajaran Pemerintah pusat kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran  Pemerintah Kabupaten PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam penyampaiannya Niko Herlambang  mengatakan bahwa terkait pemindahan IKN di Kabupaten PPU ini bahwa ada hal-hal penting yang wajib menjadi perhatian pemerintah pusat, diantaranya dalam tahapan perencanaan hingga proses pembangunan di kawasan IKN, pemerintah pusat wajib dan harus melibatkan Pemkab PPU dalam setiap pembahasan. Hal ini penting kata Niko, karena apa yang terjadi di daerah, jajaran pemkab PPU lebih mengetauinya.

“Banyak hal-hal yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemerintah pusat di wilayah PPU ini. Oleh karena itu kami harapkan dalam setiap pembahasan tentang IKN, diharapkan Kabupaten PPU harus dilibatkan,” tegas Niko.

Selain itu Pemerintah Kabupaten PPU  juga berharap bahwa terkait perencanaan pembangunan IKN ini kedepan tidak akan meninggalkan filosofi dasar di Kabupaten PPU itu sendiri, yaitu pengembangan wilayah pesisir, sehingga kota yang hadir nantinya tidak hanya mengadopsi konsep fores city tetapi juga menggusun konsep water front City. Melalui konsep ini diharapkan kedepan mampu memberikan nilai positif khususnya bagi masyarakat yang berada diwilayah pesisir Kabupaten PPU.

“Karena memang arah pembangunan di Kabupaten PPU ini konsepnya adalah dari kawasan pesisir karena memang penduduk PPU dominan berada diwilayah pesisir. Oleh karena itu kami berharap penataan ruang yang berada di wilayah IKN nantinya harus bersinergi dengan penataan ruang yang ada di Kabupaten PPU itu sendiri, “pintanya.

Kemudian ditambahkannya juga  bahwa Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang merupakan kawasan industri strategis di Kabupaten PPU tersebut diharapkan tetap dipertahankan karena kedepannya kawasan ini nantinya dipastikan mampu merekrut  tenaga kerja dalam jumlah besar di Kabupaten PPU.

Kemudian dikatakan dia bahwa Bupati PPU juga berharap nantinya ada satu wilayah Kota mandiri terpadu yang dibangun disisi wilayah IKN tetapi berada dibawa kewenangan Kabupaten PPU yang berbatasan langsung dengan wilayah Kukar yang nantinya juga menjadi pintu gerbang bagi masuknya ke IKN atau PPU.

Selain itu Niko juga menyampaikan bahwa dua jembatan penghubung yaitu jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang ada di Kabupaten PPU terus terlaksana karena dua jembatan ini memiliki fungsi sangat strategis yang terpisah.

“Jembatan Pulau Balang ini nantinya akan mensupot masyarakat yang berada di wilayah IKN, kemudian Jembatan Tol Teluk Balikpapan akan mensupot seluruh masyarakat wilayah pesisir yang eksis di wilayah Pemerintah Kabupaten PPU atau wilayah selatan PPU. Artinya tidak boleh lagi ada wacana untuk menghilangkan salah satu jembatan atau bahkan kedua duanya, karena  jembatan ini memiliki fungsi yang sangat strategis,” kata Niko.

(Humas6)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]