Reses Yohanis,dikampung Tator Masyarakat keluhkan dari IMTN sampai, Infrastruktur

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Reses Yohanis Patiung Anggota DPRD kota Balikpapan Fraksi PDIP, Berlangsung Di Kamping tator Jalan pemuda no 66 Balikpapan Timur Pada Kamis malam(21/11).

Hadir dalam Reses ini Camat Baltim,lurah Manggar, Dinas PU , Dinas kesehatan, Dinas sosial ,Serta tokoh masyarakat.

Meskipun, masyarakat disana belum mengetahui itu apa Reses namun antusias mereka cukup besar.

Nurdin yang merupakan Ketua RT 10 menceritakan bahwa dilingkungan Tempatnya tinggal memerlukan perhatian terkait pendidikan yakni Perlunya dibangun sekolah an .

“Disini ad 27 RT ,namun hanya ada satu SD yang ada perlunya perhatian dari segi pendidikan untuk anak-anak kami Ungkapnya”

Sementara itu Yohanes Mengatakan memang , permasalahan sekolah sangat mendesak di Balikpapan Timur.

“Yang menjadi masalah besar disini , Balikpapan timur adalah sekolah di SD sini
kapasitas 78 , yang antri dibelakang 71 usianya 7 tahun makanya saya kordinasi dengan ketua komite coba koordinasi dengan kepala Dinas ,nah bagusnya kepala Dinas merespon dengan baik dan menambah kelas syukur-syukur teman-teman bisa terakomodir, Ujarnya”

Ia menambahkan “alangkah bagusnya bangunan kelas di tambahh jadi , Masyarakat tidakK khawatir anaknya tidak bisa mendapat sekolahan Tambahnya”

Sedangkan terkait IMTN yang juga menjadi masalah bagi warga Dia Mengatakan bahwa Jika ada biaya harusnya dilegalkan dan akan dibikin regulasinya.

“Kita dengar sendiri justru warga mau dilegalkan dibikin regulasinya supaya ad restribusi ,dengan BPM dari pada kami ditipu sana sini ada biaya Pembayaran 2 juta dan ada yang sejuta itu pernyataan warga ke pak camat dan pak camat tadi menjawab bahwa itu oknum calo kalau ad kedapatan bawa ke beliau Tegasnya”

Kendati demikian ia mengatakan bahwa Program tersebut baik,Namun harus jelas Proses penerbitan nya .

“Langkah DPR, kebetulan Saya komisi 1, kemrin kami Pas RDP kepala BPM mengatakan bahwa PTSL yang sudah keluar peta bidang Sertifikat Sudah ada namun blm dikasih kenomoran karena belum melengkapi Perda. Imbuhnya”

“Sebenarnya program itu bagus adanya, supaya menghindari pemalsuan tumpang tindih kepemilikan cuman masalahnya, proses penerbitan IMTN karena masyarakat merasa susah,karena anggapan masyarakat kan gratis ternyy ada pembayaran Tutupnya”

(Eci)
Editor: lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]