Pemkot dan DPRD Balikpapan Alokasikan Dana Rp 58 Miliar Untuk Pembagian Sembako Warga Terdampak Covid-19.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- DPRD Kota Balikpapan melakukan pembahasan mengenai Rasionalisasi APBD yang terkait dengan beberapa hal adanya pemangkasan dari Pusat.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S.sos menjelaskan adanya pemangkasan DBH ( Dana Bagi Hasil ) pusat sekitar 26% dan juga surat dari gubernur  ada penurunan DBH provinsi ke Balikpapan yang angkanya sangat fantastis dan diluar nalar  bekisar 62% .

” Ini bukan kebijakan, cukup menyakitkan untuk daerah pemangkasan DBH sebesar itu, sehingga kami akan mencoba bertemu dengan gubernur dan semoga pemangkasan dapat diturunkan”, ungkap Abdullah selesai Rapat Anggaran, Senin(20/4/2020).

Sebelum pembahasan rasionalisasi DPRD Kota Balikpapan membahas mengenai anggaran untuk penanganan covid 19. DPRD Balikpapan menyetujui besaran angka penanganan covid19 kota Balikpapan yang semula diusulkan Rp240 miliar menjadi Rp129 miliar di APBD 2020.

” Bagaimana pemerintah daerah melalui gugus tugas akan membantu masyarakat Balikpapan yang terdampak covid 19, dalam hal ini yang di bantu bukan hanya gakin tetapi masyarakat yang ada di lingkungan RT yang terdampak seperti tukang sayur , pekerja yang terkena PHK , Pengangguran , Tukang ojek dan lainnya”, ucapnya.

Selain itu dari anggaran tersebut, Pemkot dan DPRD akan mengeluarkan alokasi Rp58 miliar untuk pembelian sembako masyarakat terdampak covid (pekerja informal) termasuk gakin baru.

“Angkanya masih dalam pembahasan tadi gugus tugas menyampaikan Rp300 ribu untuk bulan pertama, tapi kami mengusulkan Rp 250 ribu kali 4, jadi empat bulan April, Mei, Juni dan Juli dan teknisnya di bulan Ramadan ini dibesarkan tapi totalnya tetap misalnya 250 ribu dikali 4 jadi Rp1 juta untuk empat bulan. Mungkin dibesarkan di bulan awal bulan puasa ini silakan saja,” jelasnya usai rapat anggaran.

Menurutnya setelah kami hitung-hitung kira-kira mendapatkan angka Rp58 miliar dan kami menghendaki 30 persen dari jumlah KK yang ada di Balikpapan jadi sekitar 236 ribu KK,” lanjutnya.

Dari jumlah itu, angka total untuk sembako sebesar Rp58 miliar sudah di sepakat, dan Abdulloh menyatakan tinggal teknisnya saja.

“Tadi tinggal teknis saja yang belum, angka insyaallah  sudah. Antara Rp250-Rp300. Yang pasti kami minta 4 bulan,  Tiap-tiap bulan 250 ribu kali empat tapi gugus tugas meminta 300 selama 3 bulan, ini masalah teknis. Angka total itu sudah Rp58 miliar ” kata Abdulloh. 

Angka ini menurut Abdulloh diluar angka gakin yakni APBN dan APBD provinsi melalui PKH dan BLT. “ini masyarakat terdampak gakin-gakin baru. Kami melihat 58 miliar ini masyarakat yang terdampak  itu dihitung masuk gakin,” tuturnya.
(Thina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]