Pelayanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran: Tetap Hadir, Tetap Manusiawi

lensa-balikpapan.com,- Tahun 2025 menjadi titik krusial bagi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN 2025. Tujuannya mulia: mengalihkan dana ke program strategis seperti makan siang gratis bagi pelajar, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Namun, seperti dua sisi mata uang, efisiensi anggaran juga membawa risiko: penurunan kualitas layanan publik jika tidak dirancang dengan hati-hati. Lantas, bagaimana memastikan efisiensi tetap berpihak pada rakyat? Jawabannya terletak pada kepemimpinan yang menjunjung etika dan nilai-nilai Pancasila.

Efisiensi, Antara Peluang dan Ancaman
Dalam banyak hal, efisiensi adalah hal positif. Ia memaksa birokrasi menjadi lebih ramping,
hemat, dan inovatif. Tapi jika tidak disertai perencanaan matang, efisiensi bisa menjadi
jebakan. Pemangkasan anggaran yang tidak tepat bisa menimbulkan:

• Minimnya fasilitas pelayanan, dari puskesmas hingga kantor kelurahan.
• Menurunnya kualitas layanan, terutama pendidikan dan kesehatan.
• Melebarnya kesenjangan antar daerah, terutama untuk wilayah 3T (tertinggal, terluar,
  dan terdepan).
• Birokrasi yang sulit beradaptasi, karena budaya lama yang masih kuat: “yang penting anggaran habis.”

Budaya Lama yang Belum Usai
Salah satu hambatan terbesar justru datang dari dalam birokrasi itu sendiri. Banyak ASN yang masih terbiasa dengan prinsip “anggaran harus terserap 100%,” bukan “anggaran harus
berdampak.” Selain itu, ego sektoral juga masih menjadi batu sandungan. Alih-alih berkolaborasi, masing- masing kementerian/lembaga justru berlomba mempertahankan anggarannya sendiri.
Padahal efisiensi membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan persaingan.

Efisiensi yang Salah Arah: Dampaknya Bisa Lama Kalau efisiensi hanya soal mengurangi belanja tanpa strategi, dampaknya bisa panjang dan
menyakitkan:

• Kualitas SDM bisa menurun, kalau dana pendidikan dan kesehatan dasar ikut terpangkas.
• Kepercayaan rakyat bisa runtuh, karena yang dirasakan adalah antre panjang di
  puskesmas atau layanan lambat di kelurahan.
• Visi jangka panjang terancam, seperti cita-cita Indonesia Emas 2045 dan SDGs 2030.

Solusinya? Kepemimpinan Beretika ala Pancasila : Pancasila tak hanya milik buku pelajaran. Ia relevan dalam kebijakan publik.
Sila Kedua mengajarkan bahwa pelayanan publik adalah hak, bukan hadiah.
Sila Kelima menuntut keadilan sosial, bukan pelayanan eksklusif. Pemimpin yang beretika akan memotong belanja seremonial, bukan layanan dasar. Integritas dalam anggaran artinya memastikan tiap rupiah sampai ke rakyat, bukan hilang di tengah jalan.

Belajar dari yang Sudah Berhasil
Efisiensi anggaran tak selalu berarti penurunan layanan. Beberapa daerah sudah
membuktikannya:

• Semarang berhasil mengefisienkan layanan kependudukan lewat digitalisasi dan inovasi berbasis data.
• Banyuwangi menggabungkan program sosial dalam satu sistem terpadu agar lebih hemat dan tepat sasaran.
• Mal Pelayanan Publik di berbagai kota, memudahkan warga mengakses banyak layanan dalam satu tempat. Kuncinya? Kepemimpinan yang progresif, sistem yang terintegrasi, dan ASN yang terus
  belajar.

Masyarakat Juga Bisa Ambil Bagian
Bukan cuma pengawas, masyarakat bisa menjadi mitra aktif negara dalam menciptakan
pelayanan publik yang efisien:

• Mendirikan komunitas pendidikan atau kesehatan dengan dukungan pemerintah.
• Ikut menentukan prioritas anggaran melalui forum warga atau Musrenbang tematik.
• Menggunakan teknologi partisipatif, seperti aplikasi pelaporan layanan atau anggaran.
• Efisiensi terbaik adalah yang didukung oleh rakyat, bukan sekadar diumumkan dari atas.

Jangan Lupakan Wilayah 3T
Wilayah 3T sering kali jadi korban pertama pemangkasan. Padahal, justru mereka yang paling butuh kehadiran negara. Efisiensi tidak boleh mengabaikan:
 -Dana afirmatif khusus 3T, jangan hanya berbasis jumlah penduduk.
 -Penguatan tenaga lokal seperti bidan, guru, dan fasilitator desa.
 -Layanan offline berbasis teknologi sederhana, agar tetap bisa diakses di tempat tanpa sinyal.

Menuju Pelayanan Publik yang Efisien dan Bermartabat
Efisiensi bukan soal memotong, tapi menyelaraskan. Menyelaraskan antara keterbatasan fiskal dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Etika dan integritas adalah pagar moral, agar efisiensi tidak menjadi alasan untuk mundur dari tugas mulia melayani rakyat.

Pemimpin publik—di pusat maupun ditingkat bawah—harus mampu menjawab tantangan
ini: bukan sekadar membuat pelayanan lebih murah, tapi juga lebih manusiawi.
Efisiensi yang sejati adalah ketika rakyat tetap merasa dilayani, dihormati, dan tidak
ditinggalkan.

Sumber : PKP ANGKATAN II LAN TAHUN 2025