Lagi-lagi ,Ribuan mahasiswa demo di DPRD Balikpapan Abdulloh S.sos dan Rizal Effendi email DPR RI dan presiden

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Ribuan Mahasiswa dari beragam kampus di Balikpapan Senin (30/9) kembali mengadakan Aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD kota Balikpapan
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota.

Pukul 11.45 mahasiswa melakukan Longmarch,dari simpang TL Plaza Balikpapan jalan Jendral Sudirman bergerak ke arah depan Gedung DPRD kota Balikpapan.
Mereka membawa beragam spanduk,serta mereka memakai berbagai almamater kebanggaan kampusnya.

Untuk diketahui tuntutan para Mahasiswa, tersebut pun sama seperti hal nya kemarin yakni menuntut DPR untuk menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK.

aksi sempat terhenti sejenak,pada saat ada ibu-ibu menerobos kumpulan para mahasiswa ,karena ingin menjemput anaknya yang berada disamping gedung DPRD kota Balikpapan.
kemudian pihak kemanan meminta agar ibu tersebut untuk memutar arah jalan.
kemudian aksi berlanjut lagi,dengan membacakan sumpah mahasiswa dan orasi dari perwakilan tiap kampus.

Perwakilan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Balikpapan, akhirnya masuk ke gedung DPRD Balikpapan .
Mereka menyerahkan tuntutan aksi melalui DPRD Balikpapan, yang langsung dikirim ke DPR RI dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
Tuntutan tersebut dikirim menggunakan email salah satu staf sekretariat DPRD Balikpapan.

Angkit Wijaya selaku Humas Aliansi Penyelamat Demokrasi mengatakan pihaknya menolak pemerintah mengeluarkan UU KPK dan RKUHP.

“Kami disini menolak dengan tegas kepada pemerintah untuk mengeluarkan UU KPK dan RKUHP. Karena menyebabkan lemahnya hukum di Indonesia,”

Ditambahkan Indra Hermawan Korlap aksi mengatakan Pada saat bertemu dengan Ketua DPRD kota Balikpapan Abdullah beserta anggota dewan dan Walikota Balikpapan Rizal Effendi beserta wakil walikota Rahmat Mas’ud menyatakan sikap bahwa Balikpapan juga menolak UU KPK dan RKUHP .

“selain itu walikota dan ketua DPRD kota Balikpapan menyatakan bahwa Balikpapan mendesak presiden mengeluarkan Perppu UUD KPK dan untuk kelanjutan aksi kami ,kami
menyapakati jika dalam waktu 1 Minggu presiden belum melakukan perppu KPK dan RKUHP ditolak maka masa aksi akan menduduki gedung DPRD kota Balikpapan tambahnya”

Ketua DPRD kota Balikpapan Abdullah mengatakan petisi yang ditanda tangani oleh Walikota dan DPRD diminta mahasiswa langsung dikirim menggunakan fax.

“mereka minta di fax akan diemail ke pemerintah pusat presiden dan DPR RI untuk dibaca dan direlisasikan petisi nya mahasiswa.ungkapnya”

Ditambahkan nya”bentuknya hanya petisi nantinya akan diproses DPR RI selaku perancang UUD kami berharap bukan hanya direspon apa pun tuntutan yang disuarakan akan direalisasikan. tambahnya” (Eci)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]