Kepala Otorita IKN Tinjau Langsung Pembangunan Gedung Legislatif, Yudikatif, dan Kawasan Pendukung
lensa-balikpapan.com — NUSANTARA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026).
Peninjauan mencakup pembangunan gedung dan infrastruktur jalan Kawasan Lembaga Legislatif yang progres fisiknya mencapai rata-rata 25,40 persen, serta Kawasan Lembaga Yudikatif yang mencapai 32,83 persen.
Rombongan memulai kunjungan dari Kawasan Legislatif di lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna, kemudian berlanjut ke Kawasan Yudikatif di lokasi pembangunan Gedung Mahkamah Agung. Kunjungan juga mencakup lokasi investasi PT Star Bright International Investment dan pembangunan kolam retensi SM-02.Kawasan Legislatif

Berdasarkan data konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, progres pembangunan gedung di Kawasan Legislatif adalah sebagai berikut:
- Gedung DPD RI: 22,75 persen
- Gedung MPR RI: 24,33 persen
- Gedung DPR I: 21,91 persen
- Gedung DPR II: 21,66 persen
- Gedung Sidang Paripurna: 20,25 persen
- Jalan Kawasan Legislatif: 41,49 persen
Kawasan Yudikatif

Sementara itu, progres pembangunan di Kawasan Yudikatif adalah:
- Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan: 26,52 persen
- Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial: 25,27 persen
- Jalan Kawasan Yudikatif: 46,69 persen
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai koridor target. Ia mendorong pelaksana proyek untuk menjaga intensitas dan meningkatkan kecepatan pekerjaan agar target akhir tahun tercapai.
“Untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran, alhamdulillah masih sesuai target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Tinjau Investasi PT Star Bright International Investment

Selain proyek pemerintahan, Basuki juga meninjau pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Otorita IKN memberikan arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, dan rencana pengembangan investasi agar kualitas bangunan memenuhi kebutuhan serta harapan pasar.
“Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Beliau juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya, konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ujar Aswin.
Kolam Retensi SM-02 Capai 70 Persen
Rombongan kemudian meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas tampungan 243.000 m3. Progres pekerjaannya telah mencapai sekitar 70 persen.
Adapun realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan kolam retensi ini merupakan penerapan konsep sponge city di Nusantara, yang bertujuan mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II pembangunan IKN periode 2025-2029. Pembangunan ditargetkan segera selesai, termasuk gedung perkantoran serta infrastruktur pendukung untuk melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.
Sumber : Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

