Perkuat Pengamanan Hulu Migas
lensa-balikpapan.com/- Aspek jaminan keamanan adalah salah satu kebutuhan Utama dalam keberhasilan industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Selain penghasil penerimaan negara, sektor ini memasok energi dan menggerakkan roda perekonomian sehingga sektor lain yang menunjang kegiatan hulu migas berkembang.
Kegiatan Hulu Migas membutuhkan modal besar, skill dan teknology tinggi serta mengandung resiko tinggi karena itu dukungan jaminan keamanan sangat diperlukan terhadap kegiatan, SDM dan Asset yang merupakan Asset Negara (Obvitnas).
Kerawanan dan isu Potensi Gangguan keamanan di daerah operasi hulu minyak dan gas bumi masih menjadi tantangan tersendiri bagi kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS).
Tren meningkatnya potensi gangguan keamanan di wilayah kerja / lapangan berpotensi berdampak tertundanya berbagai kegiatan operasi inti kegiatan hulu migas, meliputi kegiatan survei seismik, pengeboran, pengembangan lapangan baru, atau bahkan transportasi hasil produksi. Faktor non-teknis seperti gangguan keamanan masih merupakan tantangan Utama dalam operasional hulu migas.
Upaya berkesinambungan adalah suatu kewajiban,maka Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul) menggelar Sharing dan Diskusi Pengelolaan Pengamanan dan Pengelolaan Bahan Peledak Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Kegiatan yang dilakukan selama dua hari ini (13-14/9) menghadirkan Perwakilan SKK Migas Kalsul, Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Kalsul
Bertempat di kantor SKK Migas Kalsul secara berkesinambungan pertemuan tersebut membahas berbagai isu pengamanan dan perjanjian Kerjasama dengan stakeholder terkait.
“Faktor keamanan di hulu migas merupakan hal yang sangat penting.
Melalui koordinasi dan sharing informasi ini kami berharap terbangunnya strategy bersama sesuai tantangan wilayah masing- dalam mengamankan kegiatan hulu migas” ujar Senior Manajer Operasi SKK Migas Kalsul Roy Widhiarta.
Dalam pertemuan ini, SKK Perwakilan Kalsul menyampaikan terkait pengelolaan dan program kesekuritian, implementasi Perjanjian Kerja Sama Pengamanan (PKS/PKT), pengelolaan bahan peledak dan tantangan terkini dalam pengelolaan pengamanan dan handak.
Sedangkan dari Perwakilan Sumbagut membahas terkait implementasi PKS antar SKK Migas – KKKS Pertamina Rokan dengan TNI AD serta strategy koordinasi sehingga isu gangguan operasi menurun.
Selain itu terang Roy, beberapa KKKS Kalsul (EEES dan PHI grup : PHM, PHSS, PHKT) yang hadir menyampaikan implementasi standar operasai prosedur (SOP) Kerja Sama pengamanan non rutin dengan TNI AD termasuk rencana Pertamina Zona 9 dalam meningkatkan pengamanan di beberapa titik kerawanan melalui Kerjasama penebalan personil pengamanan non rutin.
“Tren kerawanan yang semakin kompleks dan semakin tinggi di daerah operasi yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasi ke depan. Perlunya pemahaman keseragaman antar kantor perwakilan dalam hal dukungan pengamanan, agar dalam pelaksanaan kerjasama rutin dan non rutin dengan stakeholder terkait sehingga dapat berjalan dengan baik”imbuhnya
Sumber : Skk Migas
