KAD Balikpapan, PPU, dan Paser Diperkuat, Pasokan Pangan Diantisipasi Hadapi Ancaman El Nino
lensa-balikpapan.com,- Balikpapan (Kaltim) — Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) sebagai langkah menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan di tengah meningkatnya risiko El Nino.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Bupati PPU Mudyat Noor, serta jajaran TPID, Forkopimda, dan pemangku kepentingan dari tiga wilayah.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, dalam pemaparannya menyoroti tingginya kontribusi komoditas pangan atau volatile food terhadap inflasi di Balikpapan dan PPU dalam tiga tahun terakhir, periode 2024 hingga Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari ketergantungan pasokan pangan dari luar Kalimantan Timur, terutama Jawa dan Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, risiko El Nino yang semakin menguat berpotensi mengganggu produksi di wilayah sentra pangan tersebut. Sejumlah daerah pemasok bahkan telah berada pada kategori siaga hingga awas kekeringan berdasarkan data BMKG terkini.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penguatan produksi pangan lokal sekaligus diversifikasi sumber pasokan,” demikian poin yang disampaikan dalam HLM tersebut.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperluas kerja sama antardaerah dengan wilayah yang memiliki potensi produksi pangan.
Dalam HLM tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Kerja sama juga dilakukan antara Pemerintah Kabupaten PPU dengan Pemerintah Kabupaten Karo.
Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat pasokan berbagai komoditas pangan, khususnya hortikultura seperti wortel, kentang, dan buah-buahan, serta komoditas pangan, perikanan, dan hortikultura lainnya.
Tak hanya berhenti pada MoU, sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) juga diteken sebagai instrumen operasional untuk menghubungkan produsen, pemasok, distributor, BUMD hingga pedagang antardaerah.
PKS tersebut melibatkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo, Perumda Manuntung Sukses dengan APINDO Kabupaten Karo, serta Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.
Antisipasi Gangguan Produksi
Selain memperluas sumber pasokan, TPID juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Tani Camp 2026 yang menyasar kelompok tani dan pelaku pertanian agar mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Di PPU dan Balikpapan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 12 dan 13 Agustus 2026 dengan fokus budidaya cabai, terong, dan tomat. Sementara di Kabupaten Paser, kegiatan telah berlangsung pada 6 dan 7 Agustus dengan fokus budidaya padi dan ayam petelur.
Program tersebut juga melibatkan TP-PKK, kelompok pra sejahtera, kelompok kelurahan madani, serta perwakilan siswa dan guru tingkat SMP dan SMA.
Langkah pengendalian inflasi juga telah dilakukan masing-masing daerah melalui berbagai program.
Hingga Agustus 2026, Balikpapan telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar sebanyak 82 kali. Di PPU tercatat 45 kali, sementara Paser telah melaksanakan 139 kali.
Di Balikpapan, penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pendistribusian 1.500 bibit ikan nila, edukasi belanja bijak, business matching SPPG–MBG, hingga mitigasi El Nino yang mencakup pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan karhutla dan kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara di PPU, upaya dilakukan melalui gerakan tanam cabai dan tomat di lahan pekarangan, optimalisasi lahan padi, serta penguatan sektor perikanan dan peternakan.
Adapun di Kabupaten Paser, langkah pengendalian dilakukan melalui sidak pasar, pengawasan distribusi, monitoring LPG 3 kilogram bersubsidi, serta penyaluran bantuan pangan kepada 22.913 penerima.
Paser juga memiliki 67 Rumah Pangan Kita dan Outlet Pangan Paser yang dimanfaatkan sebagai kanal distribusi sekaligus penyeimbang harga.
Lima Langkah Hingga Akhir 2026
Dalam HLM tersebut, TPID tiga wilayah bersama Kantor Perwakilan BI Balikpapan menetapkan lima langkah lanjutan pengendalian inflasi dan harga pangan hingga akhir 2026.
Pertama, meningkatkan frekuensi dan mempercepat pelaksanaan GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
Kedua, memperluas jaringan toko atau kios penyeimbang serta Rumah Pangan Kita di pusat keramaian dan kawasan permukiman.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk komoditas pangan strategis yang mengalami tekanan harga.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan urban farming, pemanfaatan pekarangan, dukungan sarana produksi dan irigasi, serta perluasan kerja sama antardaerah.
Kelima, memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
Sebagai bentuk nyata pelaksanaan KAD, dalam rangkaian HLM juga dilakukan pembukaan kontainer komoditas hortikultura dari Kabupaten Karo yang akan dipasok ke Balikpapan.
Kehadiran komoditas tersebut menjadi salah satu bukti awal implementasi kerja sama antardaerah dalam memperluas sumber pasokan pangan.
Dengan penguatan kerja sama tersebut, Balikpapan, PPU, dan Paser diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memiliki sumber pasokan yang lebih beragam dan tahan terhadap risiko gangguan produksi akibat perubahan iklim. (Srflla)
Sumber : Robi Ariadi – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan
