Perlunya Represif Dan Preventif Dalam Pembongkaran Lokalisasi Manggar

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″][et_pb_row _builder_version=”3.26.5″][et_pb_column _builder_version=”3.26.5″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″]

lensabalikpapan.com/- Tempat bisnis Esek-Esek, eks lokalisasi Manggar Sari Balikpapan  Timur, digrebek petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Kota Balikpapan Rabu (7/1/20). Eks lokalisasi ini sudah ditutup secara resmi oleh pemerintah kota Balikpapan, namun kenyataannya tempat ini masih beroperasi secara aktif.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, menanggapi permasalahan prostitusi yang ada di wilayah kelurahan manggB!ar ini. Fenomena ini bukan hanya terjadi sekarang  dari tahun sebelumnya sudah berkembang.

Menurut Sabaruddin, Dewan sudah menyampaikan kepada pemerintah kota, ” Ketika itu dilakukan penertiban pembongkaran, jangan hanya sebatas pembongkaran saja tapi pasca pembongkaran itu, langkah apa selanjutnya, ini yang jadi persoalan”.

Hal ini sudah dilakukan berkali kali tapi setelah ditertibkan, dibongkar tidak ada tindak lanjutnya. Politisi Gerindra ini berharap agar ada follow upnya  setelah dibongkar jadikan  tempat sosial, sekolah, atau tempat yg bermaanfaat bagi mereka, agar tidak ada celah untuk membangunnya lagi.

” Kita mengadopsi mencari sebuah referensi apa yang di lakukan waktu zaman itu di Jakarta begitu juga
dengan di dolly Surabaya, ketika pasca pembongkaran disana langsung  di bekalin dan dibangun penampungan untuk mereka,” ujar Wakil ketua DPRD.

Sabaruddin yakin tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum perempuan ini kasihan, mereka lahir tidak ingin menjadi seorang  PSK atau sebagai penyakit masyarakat, mereka itu pingin hidup normal dan diproteksi.

Menurutnya  adanya  PSK yang terjangkit HIV,  langkah pertama mengidentifikasi terlebih dulu orang orang yang datang di sana,  “Apakah orang penduduk lokal ataukah memang jangkit penyakitnya itu terjadi di kota Balikpapan jangan sampe penyakit ini bawaan dari kota lain”.

Untuk sampai detik sekarang ini identifikasi penyakit ini tidak ada identifikasinya, penyakit itu datang dari luar dibawa ke kalimantan, orang yang tanda kutip ke sana kasihan masyarakat kita, katanya.

Dari Legislatif selalu menyampaikan bahwa lakukan  represif dan preventif.

Represif itu tindakan yang tidak bisa hanya pemerintah saja bergerak harus dibantu semua sektor dan semua lini, perlunya perhatian untuk kaum wanita karena mereka ambil jalan pintas begitu karena adanya tuntutan ekonomi dan tuntutan hidup . Seharusnya pemerintah mencarikan output untuk mereka, cari pekerjaan sesuai dengan skill di tambah dengan tokoh tokoh agama yang memberikan edukasi keagamaan dan harus pararel. Setelah melakukan tindakan represif, tidak lupa lakukan preventif, pencegahan terhadap hal tersebut jangan sampai kembali ke jalan itu, penjelasan wakil ketua berbadan tegap ini.

” Ketika hanya diberikan motivasi,  outputnya apa, tidak ada solusi ketika itu dibongkar, tidak ada pembinaan, tidak ada represif dan preventif”. Dan sewaktu waktu mereka bisa kembali menjadi PSK, dan ini bukan menyelesaikan masalah, ketika ditutup di sini dan dipulangkan kedaerahnya, tidak menutup kemungkinan mereka menjadi PSK di tempat lain atau daerahnya ,bebernya.

Oleh karena itu Reprensif dan preventif harus dilakukan bersama sama, peran pemerintah harus andil di dalamnya dan juga tokoh tokoh agama.Karena banyaknya dari mereka minim agama  tidak didasarkan agama yang benar sehingga mereka ambil jalan pintas.

Seharusnya Pemerintah tidak hanya pembongkaran aja harus  ada tindak lanjutnya, ada follow up, ada edukasi, pembinaan pada mereka, ” Saya yakin mereka juga ingin hidup normal ,untuk itu diperlukan peran pemerintah, eksekutif, yudikatif maupun stickholder yang ada untuk bahu membahu menyingkapi masalah tersebut”, tutupnya.
(Thina)

Editor : lensabalikpapan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]